Memperingati Hari Aksara, Mahasiswa PPL UIN Satu Di Komunitas Asta Gayatri Mengadakan Sarasehan Sejarah Tulungagung Melalui Aksara

Minggu (13/9/2026), Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang melaksanakan magang di Komunitas Asta Gayatri, menyelenggarakan Sarasehan yang bertemakan “Menelusuri Sejarah Tulungagung dan Sekitarnya Melalui Aksara” untuk memperingati Hari Aksara Internasional. Sarasehan ini berlangsung di Situs Batu Tulis, yang dikenal sebagai Prasasti Sumberingin, Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Acara dibuka oleh pemantik, Fauzan Taufiqi, sekaligus memandu jalannya diskusi dari awal hingga akhir.

Fauzan menyampaikan materi dengan menjelaskan tentang aksara Kawi, yaitu aksara yang secara umum merupakan sistem penulisan berbasis konsonan, dengan satu bentuk konsonan yang mendapat tambahan vokal bersifat sekunder di bagian akhirnya. Aksara ini merupakan bentuk perkembangan dari aksara Pallawa yang berasal dari India, kemudian dibawa ke Nusantara dan berkembang menjadi berbagai aksara lokal. Aksara Kawi banyak dijumpai pada prasasti-prasasti di Jawa, membentang dari era Medang, era Kerajaan Kadiri, hingga era Kerajaan Majapahit sekitar 7 sampai 8 abad dengan karakteristik penulisan yang berbeda pada setiap era. “Prasasti-prasasti berbahasa Jawa Kuno atau beraksara Kawi itu nanti memiliki karakteristik sendiri, yang menjadi tonggak awal untuk mengetahui aksara tersebut berasal dari era Medang, era Kediri, atau era-era akhir sebelum masuknya Islam,” ujar Fauzan. Disampaikan pula bahwa aksara Kawi juga digunakan untuk penulisan bahasa Sanskerta, dan bahwa aksara-aksara yang masuk ke Nusantara mampu beradaptasi dengan budaya lokal, misalnya berkembang menjadi aksara Lampung di Sumatera, serta aksara Sunda dan aksara Jawa di Pulau Jawa.

Pengenalan Aksara

Pada sesi diskusi, Ichwan menambahkan penjelasan mengenai asal-usul kata aksara. “Kata Aksara berasal dari bahasa Sanskerta “Ksara” (rusak/hancur/meleleh) dan awalan “A” yang berarti “tidak” (negasi), sehingga Aksara dapat bermakna (yang) “tidak rusak/hancur” atau bisa berarti kekal. Aksara berfungsi mewakili bunyi/suara yang jika dirangkai membentuk kata dan kalimat,” ungkapnya. Pada zaman dulu masyarakat Hindu-Buddha belum diketahui apakah sudah bisa baca tulis. Terdapat dua golongan yang kemungkinan besar bisa membaca dan menulis, yaitu golongan agamawan dibuktikan dari kitab-kitab yang mereka hasilkan dan golongan ksatria/pemerintahan. Tapi ada satu lagi yang mungkin juga bisa baca tulis yaitu golongan niaga atau Waisya. “Kalau ditarik lagi, apakah rakyat biasa bisa membaca dan menulis? Kemungkinan ada, apabila rakyat itu mengabdikan diri kepada seorang resi dan belajar dari sang resi,” ujar Ichwan. Ichwan juga mengaitkan kemampuan berhitung rakyat dengan mencontohkan kasus warga yang mengajukan keringanan pajak karena lahan garapannya dianggap terlalu sempit, yang menurutnya menunjukkan adanya kemampuan menghitung. Lana menambahkan bahwa masyarakat zaman dulu di era Hindu-Buddha sudah bisa membaca, salah satu alasannya karena prasasti memang sengaja diletakkan di tempat ramai agar bisa dibaca oleh masyarakat.

Pengenalan Prasasti

Prasasti berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya adalah pujian. Namun seiring waktu, makna tersebut tergantikan oleh persepsi yang lebih umum, yaitu sebuah monumen penanda berisi tulisan. Dalam kacamata arkeologi, prasasti adalah kalimat atau aksara yang ditorehkan pada benda keras. Teguh juga menyetujui bahwa kata “prasasti” pada mulanya dipraktikkan sebagai bentuk pujian, bukan untuk penetapan sima, sebagaimana terlihat pada Prasasti Yupa dari Kutai. Praktik ini juga dijumpai di era Sriwijaya yang lebih menonjolkan unsur kutukan. Selanjutnya Agung menambahkan bahwa selain prasasti, dikenal pula istilah inskripsi, yaitu ekspresi tertulis yang bisa berupa angka tahun atau kalimat tertentu. Ia membenarkan bahwa prasasti-prasasti awal seperti Yupa dan prasasti era Sriwijaya memang berfokus pada pemujaan kepada raja, termasuk penggambaran kaki raja pada era Tarumanegara yang disamakan dengan kaki Dewa Wisnu.

Beberapa tulisan pada prasasti ada yang bagus dan ada pula yang tulisannya agak kasar atau tidak rapi. Hal tersebut tergantung pada beberapa faktor. “Bahan prasasti dari bahan lebih lunak seperti lontar, umumnya menghasilkan tulisan bagus dibanding prasasti dari logam atau batu, karena tingkat kesulitan pengerjaan yang berbeda serta gaya personal masing-masing penulis setiap orang berbeda satu sama lain,” ujar Fuad. “Ada tiga macam bahan: ripta yang dari rontal (lontar), upala yang dari batu, dan tamra yang dari logam,” tambah Agung.

Di dalam isi prasasti, tidak hanya mencakup namanya, tetapi juga terdapat struktur dalamnya. Ichwan menjelaskan bahwa setiap kemaharajaan memiliki template tersendiri, namun secara umum terdiri atas beberapa bagian seperti Manggala berisi doa, penanggalan, serta penyebutan raja. Sambandha berisi alasan penetapan sima. Nama pejabat/tokoh desa penerima anugerah sima. Sapatha yang berfungsi menegaskan aturan. Kewenangan/hadiah khusus bagi penerima sima. Nama citralekha atau nama pemahat/penulis prasasti, biasanya dicantumkan pada bagian akhir.

Dalam sesi diskusi, Sabil menanyakan isi prasasti Jawa Kuno yang berkaitan dengan penetapan sima atau suatu daerah, serta bagaimana tulisan dalam aksara Jawa Kuno tersebut dapat dimaknai sebagai penetapan sima. “Biasanya ada kata-kata “manusuk sima” dalam prasasti untuk memberikan sima kepada suatu daerah,” ungkap Fauzan. Status sima atau perdikan ialah sebidang tanah atau wilayah (seperti desa) yang diberikan oleh raja atau penguasa dengan hak istimewa berupa bebas dari kewajiban membayar pajak atau upeti. Diskusi ini juga merujuk pada buku karya Riboet Darmosoetopo, arkeolog dari UGM, yang membahas khusus tentang sima. Menurut rujukan tersebut, penerima tanah sima bukan sepenuhnya bebas pajak, melainkan memperoleh hak mengelola pajaknya sendiri tanpa dikontrol langsung oleh pusat pemerintahan. Wilayah sima juga disebut cenderung menjadi pusat keramaian dan perdagangan karena besaran pajaknya lebih rendah, serta terdapat aturan yang mengatur batas kepemilikan, misalnya pengenaan pajak tambahan bagi kepemilikan ternak yang melebihi batas tertentu.

Dalam kesempatan yang sama, Ayu Zahra bertanya apakah setiap prasasti sima mencantumkan tahun penetapannya. Ia juga menanyakan apakah setelah penetapan tanah sima, masyarakat desa mengadakan pesta atau perayaan setiap tahun untuk memperingatinya, seperti perayaan 17 Agustus. Agung mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah menemukan bukti adanya tradisi peringatan hari ulang tahun maupun peringatan penetapan sima (tanah perdikan/bebas pajak). Yang justru Agung temukan adalah tradisi memperingati peristiwa kematian, contohnya upacara Sraddha yang diselenggarakan oleh raja terakhir Majapahit, sebagaimana yang tercatat dalam catatan beberapa desa.

Hari Jadi Tulungagung

Pada sesi selanjutnya, Sahrul bertanya terkait penetapan hari jadi, yang menurutnya kerap menimbulkan kesenjangan antara pandangan akademisi dan pandangan warga. Sahrul juga menyinggung perubahan tahun penetapan hari jadi Tulungagung. Pada awalnya hari jadi Tulungagung telah ditetapkan sejak tahun 1900-an, namun kemudian diubah oleh tim hari jadi pada tahun 2002. Selain itu, Sahrul juga mempertanyakan apakah perubahan tersebut semata-mata merupakan bentuk kebijakan politik. Sebagai pembanding, ia mengutip pandangan Bambang Purwanto, guru besar UGM, yang mengkritik bahwa historiografi yang berfokus pada satu kota atau kabupaten cenderung bersifat monolitik dan bias, baik dalam bentuk bias berprestasi maupun bias penafsiran.

Nayan juga mempertanyakan ketepatan penggunaan Prasasti Lawadan sebagai dasar penetapan hari jadi Tulungagung. Nayan mencatat bahwa wilayah Lawadan yang tercantum dalam prasasti tersebut diduga hanya meliputi sebagian kecil dari cakupan Kabupaten Tulungagung yang sekarang, sehingga muncul keraguan apakah wajar bila cakupan Lawadan yang terbatas itu digeneralisasikan untuk mewakili seluruh wilayah Tulungagung saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Agung menjelaskan bahwa penetapan hari jadi Tulungagung memang didasarkan pada Prasasti Lawadan, meskipun nama Tulungagung tidak tercantum dalam prasasti Lawadan dan baru muncul serta digunakan pada masa kolonial. “Hari jadi bukan sesuatu yang pasti. Sepanjang ada sumber sejarah baru, sepanjang ada fakta dan bukti sumber sejarah yang valid mendukung, itu bisa saja diusahakan berubah,” tegas Agung. Diskusi mengenai hari jadi akan selalu menarik, karena rata-rata prasasti bukan penanda awal terbentuknya suatu daerah, dan isi prasasti sangat beragam, tidak hanya penetapan sima.

“Alasan menggunakan Prasasti Lawadan ternyata bukan tentang unsur heroik atau ketuaan, melainkan unsur ekologis-kultural, yaitu adaptasi masyarakat Tulungagung, khususnya wilayah selatan yang dulunya berkarakter ekologis rawa-rawa purba, terhadap lingkungan alaminya sehingga mampu menciptakan sistem sosial budaya yang tepat guna, termasuk upaya meminimalkan dampak negatif banjir tahunan,”  Imbuh Teguh yang mengutip tulisan Dwi Cahyono.

Fauzan berkesimpulan bahwa aksara pada dasarnya mengandung nilai historis sekaligus nilai politis, dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam menelusuri asal-usul peradaban manusia. “Tulisan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kebudayaan. Di Indonesia, tulisan telah digunakan hampir enam belas abad lamanya. Apabila tulisan tersebut dapat direkonstruksi dengan baik, maka akan menjadi nilai tambah yang sangat penting dalam penyusunan sejarah peradaban di tempat tulisan itu ditemukan,”   ungkap Fauzan, mengutip dari J.G. de Casparis (1975).*** (Aulya Ridha Fitriany)